Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) mengkalim penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini sudah mencapai 40%. Angka itu setara dengan sekitar 22.991 rumah dari target 57. 990 rumah yang dianggarkan sebesar Rp 4,5 triliun.
Deputi Pembiayaan Kempera Sri Hartoyo mengatakan, target penyerapan FLPP tersebut sudah lebih tinggi dari rencana yang ada. Karena itu, kata dia, pihaknya optimistis penyaluran FLPP bisa tuntas sampai akhir tahun.
"Kami optimistis semua anggaran bisa tersalurkan. Perbankan juga sudah siap melaksanakannya," kata Sri Hartoyo, di kantornya, di Jakarta, Selasa (24/6).
Dia mengatakan, Kempera pada awalnya menargetkan penyaluran FLPP untuk rumah bersubsidi ini bisa mencapai 120 ribu dengan anggaran capai Rp 9,7 triliun. Namun, tambahnya, karena anggaran yang tersedia pada tahun ini hanya Rp 4,5 triliun, jumlah rumahnya pun menurun menjadi 57.992 unit.
"Kami berharap ada penambahan anggaran melalui APBN Perubahan sebesar Rp 5,2 triliun dan kami masih lakukan koordinasi dengan pihak menteri keuangan untuk membahas masalah ini," kata dia.
Hal senada disampaikan direktur BLU PPP Kempera Budi Hartono, sampai saat ini penyaluran sudah cukup baik dan hasil pantauan dengan bank pelaksana selama ini juga sudah berjalan dengan baik.
Agar penyaluran KPR FLPP bisa berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan rumah yang murah dan layak huni, pemerintah berencana bakal menggelar pameran di 11 kota pada bulan Agustus hingga September 2014. "Kami berharap pasokan dan penyerapan rumah bersubsidi akan semakin besar kedepan," jelasnya.
Menurutnya, semenjak digulirkan program FLPP pada tahun 2010 sampai dengan 2014 ini sudah tersalurkan 308.401 unit rumah dengan dana anggaran capai Rp13,15 triliun. Dimana pada tahun 2010 tersalurkan 7.959 dengan dana Rp242,65 miliar. Tahun 2011 tersalurkan 109.592 unit rumah dengan anggaran Rp3,6 triliun. Tahun 2012 tersalurkan 64.785 unit dengan anggaran Rp2, 5 triliun. Pada tahun 2013 tersalurkan 102.714 unit dengan anggaran Rp5,3 triliun.
"Sampai sekarang progresnya sudah lebih baik, dan mencapai 22.991 unit dengan anggaran yang terserap capai Rp1,7 triliun," katanya.
Seperti diketahui bahwa, Kempera sendiri bakal menghentikan penyaluran bantuan KPR yang menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) rumah tapak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Maret 2015 mendatang. Kempera akan menyalurkan KPR FLPP untuk Rumah Susun sehingga dapat mendorong pembangunan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia.
"Saat ini KPR FLPP sedang dalam masa transisi karena KPR FLPP untuk rumah tapak mulai 31 Maret 2015 akan dihentikan dan diganti dengan tipe Rusun. KPR FLPP hanya akan diperuntukkan untuk rumah tapak yang diterbitkan Bank Pelaksana paling lambat 31 Maret 2015 dan diajukan pencairan dana FLPP nya paling lambat 30 Juni 2015," ujar Sri.
Sri Hartoyo mengatakan, rencana penghentian KPR FLPP untuk rumah tapak bukan berarti pemerintah tidak akan mengintervensi program perumahan untuk masyarakat. Namun sebaliknya, pemerintah akan berupaya mendorong pembangunan rumah susun sebagai solusi atas semakin berkurangnya lahan untuk perumahan di Indonesia.
"Kedepan, masyarakat masih dapat membeli rumah tapak yang dibangun oleh para pengembang dengan harga jual maksimal rumah tapak yang telah ditetapkan pemerintah tanpa subsidi KPR FLPP," tambahnya. (beritasatu.com)
