Jakarta - Calon Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bunga kredit perumahan rakyat (KPR) hanya sebesar lima persen melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk mengurangi kebutuhan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sekitar 15 juta unit.
"Sekarang kan 7,25 persen (ditetapkan Kementerian Perumahan Rakyat), bagaimana menurunkan ke lima persen mau tidak mau harus ditambah (anggarannya), kalau sekarang Rp 2 triliun mungkin sekitar Rp 5 triliun," kata Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Bidang Ekonomi Harry Azhar Azis dalam diskusi yang bertajuk yang bertajuk "Siapa Capres Paling Peduli Sektor Perumahan" di Jakarta, Selasa (10/6).
Harry juga mengatakan jika Prabowo terpilih menjadi presiden, program pembatasan rumah tapak yang diwacanakan Kemenpera akan dihapuskan. "Justru akan ditambah," katanya.
Terkait mengurangi "backlog", dia mengatakan akan menurunkan tiga juta setiap tahunnya, artinya dalam jangka waktu lima tahun permasalahan "backlog" akan teratasi.
Selain itu, dia mengatakan akan membuat 2.000 tower untuk perumahan, namun pemetaannya belum dijelaskan secara rinci, baik lokasi, anggaran dan mekanismenya.
Namun, disinggung mengenai kebutuhan perumahan yang terus meningkat, dia mengatakan akan mengkaji kembali mekanismenya agar bisa sejajar dengan sandang dan pangan.
"Kita bandingkan sekarang (kebutuhan) 1,3 juta unit per tahun, kalau targetnya tiga juta, berarti 1,5 juta kita penuhi, itu 'kan 50 persennya sudah bagus," katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR itu juga mengatakan tidak akan memberlakukan bantuan untuk rumah komersil, artinya untuk rumah kedua, ketiga dan seterusnya.
"Dilepas saja, kalau mampu membeli sampai 10 rumah, itu sudah kemampuan pengembang, nantinya orang yang berhak mendapatkan rumah itu, malah harganya jadi mahal karena diambil spekulan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch Ali Tranghanda menilai rencana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
"Semua bisa bicara angka, ketika angkanya kecil lima persen tapi kalau anggarannya nol koma persen 'kan kontraproduktif, artinya minimal anggaran pemerintah lebih dari itu," katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo mengaku anggaran untuk KPR masih kurang, yakni pada 2013 hanya 4,5 triliun sementara kebutuhan 9,2 triliun.
"Pemerintah masih kesulitan dari sisi 'demand' (permintaan), celah fiskal dari APBN kita sempit," katanya.
Dia juga menyebutkan pemerintah hanya mampu memasok kebutuhan 100.000 unit rumah, sementara kebutuhan per tahunnya mencapai 400.000 unit. (beritasatu.com)
